Ini Negara Apa? Negara Swadaya?

Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman (dulunya Pangdam VI/Tanjungpura), Mayjend Tan Aspan pada Kamis lalu meresmikan 2 kantor Koramil di Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang Kodim-nya bergabung dengan Kodim 1004/Kotabaru.

Acara peresmian tersebut dihadiri para Unsur Muspida setempat. Usai peresmian dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut.

Bagi saya yang menarik bukan karena bangunan kantor Koramil yang representatif, tapi dana yang digunakan untuk membangun kedua bangunan kantor Koramil tersebut.

Sumber dananya disebutkan berasal dari Pemda, pengusaha, masyarakat dan swadaya satuan. Tak ada disebutkan dananya berasal dari anggaran yang telah ditetapkan negara yang diperuntukkan kepada TNI.

Dengan dalih kebersamaan antara TNI dengan berbagai unsur di masyarakat, maka dilakukan penggalian dana dari berbagai pihak untuk membangun. Pendapat saya yang awam ini, jika berbagai pembangunan terjadi seperti ini, sama juga halnya seperti parasit yang membebani orang lain, padahal semua kan sudah dianggarkan oleh Negara. Lalu dikemanakan anggaran yang tentunya nilainya tak sedikit itu ?

Kemudian dalam melakukan penggalian dana, saya tak yakin hasil yang diperoleh itu benar-benar seratus persen diperuntukkan bagi pembangunan. Bagaimana bila cara tersebut digunakan sebagai kesempatan oleh oknum yang bermaksud mengambil keuntungan pribadi ?

Dari beberapa sumber saya mendapat informasi, untuk membangun 2 kantor Koramil tersebut, selain “meminta” kepada para pengusaha di bidang pertambangan yang setahu saya diantaranya banyak yang berkerja secara ilegal, juga pihak Kodim melalui anggotanya ikut cawe-cawe melakukan penambangan melalui SPK (Surat Perintah Kerja) dari Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Menurut saya beginilah potret suram dan kacau balaunya Negeri ini, serba digampangkan, serta tak beraturan meski aturan yang jelas sudah dibuat.

Sebuah lembaga atau instansi pemerintah akan selalu berpikir gampang bila ingin membangun sesuatu terkait kepentingan mereka. Biasanya cenderung mencari-cari kesalahan pihak lain supaya ada cara agar pihak lain itu mau membantu mengucurkan sejumlah dana yang diperlukan. Perintah dari 'atas' agar menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan, tapi yang dibawah memanfaatkan situasi dan kondisi daerah untuk meraih keuntungan, atau bisa juga anggaran yang tersedia dari atas sudah dipangkas sana sini oleh oknum, untuk menutupi kekurangannya terpaksa todong sana todong sini sambil juga mencari kelebihannya.

Bila berbagai fasilitas pemerintah maupun Negara dibangun dengan swadaya, maka saya kira tak perlu lagi ada penyusunan anggaran. Miris juga mendengarnya bila terdapat bangunan atau fasilitas pemerintah yang dibangun dengan hasil swadaya dari berbagai pihak dan donatur. Ini Negara apa sih ? Negara swadaya ?