.jpg "Andrean Atma Maulani")
.jpg "Abdul Rahim")
.jpg "Nur Khalifah")
.jpg "Suwignyo")
Menurut salah seorang anggota DPRD Tanah Bumbu Kalsel dari PDI Perjuangan, M. Fajar Syahrani, sudah 2 kali pihak DPRD Tanah Bumbu mengundang pihak PT. Arutmin Indonesia baik yang di Satui maupun Batulicin, mereka tak hadir.
Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan itu merupakan satu pemain besar di bidang pertambangan batubara di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Maksud dan tujuan dari DPRD Tanah Bumbu mengundang pihak perusahaan tersebut dikarenakan adanya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempertanyakan pengucuran dan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan itu terutama pada tahun 2012 yang total keseluruhannya sebesar Rp 14,9 milyar.
“Mangkirnya pihak PT. Arutmin Indonesia dari undangan rapat gabungan di DPRD Tanah Bumbu dikarenakan Perusahaan di bidang pertambangan batubara itu terindikasi tidak bisa memberikan data yang valid tentang pelaksanaan dan pengucuran dana program CSR (Corporate Social Responsibility) khususnya tahun 2012 sebesar Rp 14,9 milyar untuk Kecamatan Satui dan Batulicin,” ungkap M. Fajar Syahrani yang sering vokal jika menyangkut kegiatan yang terkait bidang pertambangan.
Sikap PT. Arutmin Indonesia ini ternyata juga diikuti oleh dinas terkait. Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Tanah Bumbu juga ikut-ikutan tak menghadiri undangan rapat gabungan di DPRD Tanah Bumbu tersebut. Hal ini membuat gusar para pihak LSM yang selalu berhadir tiap diundang oleh pihak DPRD Tanah Bumbu. Tak urung pihak LSM pun menuding pihak DPRD tak memiliki taring, sehingga tak bisa menghadirkan pihak perusahaan serta dinas/ instansi terkait.
*Sumber : Jurnalisia Online
Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan itu merupakan satu pemain besar di bidang pertambangan batubara di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Maksud dan tujuan dari DPRD Tanah Bumbu mengundang pihak perusahaan tersebut dikarenakan adanya sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempertanyakan pengucuran dan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan itu terutama pada tahun 2012 yang total keseluruhannya sebesar Rp 14,9 milyar.
“Mangkirnya pihak PT. Arutmin Indonesia dari undangan rapat gabungan di DPRD Tanah Bumbu dikarenakan Perusahaan di bidang pertambangan batubara itu terindikasi tidak bisa memberikan data yang valid tentang pelaksanaan dan pengucuran dana program CSR (Corporate Social Responsibility) khususnya tahun 2012 sebesar Rp 14,9 milyar untuk Kecamatan Satui dan Batulicin,” ungkap M. Fajar Syahrani yang sering vokal jika menyangkut kegiatan yang terkait bidang pertambangan.
Sikap PT. Arutmin Indonesia ini ternyata juga diikuti oleh dinas terkait. Dinas Pertambangan dan Energi dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Tanah Bumbu juga ikut-ikutan tak menghadiri undangan rapat gabungan di DPRD Tanah Bumbu tersebut. Hal ini membuat gusar para pihak LSM yang selalu berhadir tiap diundang oleh pihak DPRD Tanah Bumbu. Tak urung pihak LSM pun menuding pihak DPRD tak memiliki taring, sehingga tak bisa menghadirkan pihak perusahaan serta dinas/ instansi terkait.
*Sumber : Jurnalisia Online
