Jika Jembatan Pulau Laut Dibiayai PAD dan Dana Bagi Hasil

Courtesy : prfmnews

Banyak pihak yang skeptis tak terkecuali warga Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu terhadap kelanjutan pembangunan jembatan penghubung antara daratan Pulau Laut Kotabaru dan daratan Pulau Kalimantan yakni Tanah Bumbu.

Mereka meragukan jembatan yang didapuk lebih panjang dari Jembatan Suramadu itu bisa selesai pembangunannya. 

Rencana awal pembiayaan atas jembatan itu adalah senilai Rp 3.5 trilyun yang akan didanai oleh Pemkab Kotabaru Rp 500 milyar, Pemkab Tanah Bumbu Rp 500 milyar, Pemprop Kalsel Rp 700 milyar dan Pemerintah Pusat Rp 1.8 trilyun.

Tiang pancang dan bahu jembatan pun sudah dibangun mengarah ke Selat Laut yang memisahkan kedua daratan. Informasi terkini dari berbagai media menyebut kelanjutan pembangunan jembatan tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR yang akan melakukan proses perubahan desain atau DED (Detailed Engineering Design).

Meski demikian sikap skeptis banyak pihak dan warga tak surut pula. Mereka tetap meragukan keseriusan dan niat baik pemerintah tersebut, padahal siapapun yang bersikap skeptis itu sama sekali tak punya andil apapun terhadap kelanjutan pembangunan penyelesaian jembatan tersebut.

Baik warga Kotabaru maupun Tanah Bumbu tak akan mengeluarkan apapun apalagi diminta untuk mengumpulkan duit agar jembatan tersebut bisa selesai dibangun.

"Tapi itu kan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan ?"

Satu pertanyaan yang sangat apologis dan seolah tak mau tahu kalau sebenarnya pemerintah pun memiliki skala prioritas pembangunan yang mana tergolong strategis dan berdampak ekonomis dan yang mana hanya untuk menyenangkan hati namun kecil manfaatnya.

Syukurlah kalau Pemerintah Pusat sudah mau peduli terhadap proyek jembatan tersebut yang artinya Pemkab Kotabaru tak perlu merogoh koceknya dari APBD yang bisa menguras semua setidaknya APBD 2 tahun lebih dan mempuasakan kepentingan pembangunan yang lain dan kerja sosial bagi seluruh Honorer, PTT dan Tenaga Kontrak di Pemkab Kitabaru tanpa gaji selama 2 tahun lebih.

Coba kita berhitung secara 'hitung bini' saja. Anggap saja PAD Kotabaru per tahun sebesar Rp 200 milyar, lalu ditambahkan seluruh dana bagi hasil yang kita anggap saja lebih lebih besar daripada Tanah Bumbu; Rp 500 milyar, maka Rp 200 milyar + Rp 500 milyar = Rp 700 milyar. Jika pembiayaan jembatan tersebut masih kita patok sebesar Rp 3.5 trilyun dibagi dengan Rp 700 milyar, maka akan diperlukan waktu selama 5 tahun menggunakan PAD + dana bagi hasil Kotabaru. 

Lalu bagaimana dengan Tanah Bumbu apakah mau pula menggunakan PAD dan dana bagi hasilnya untuk membiayai jembatan tersebut ?
Saya jawab pasti Tanah Bumbu tak akan mau untuk itu, karena ada ataupun tak adanya jembatan tersebut tak berpengaruh terhadap semua sektor yang ada di Tanah Bumbu.

Nah, mumpung Pemerintah Pusat serius terhadap kelanjutan pembangunan jembatan tersebut, sebaiknya bersikap mendukung dan mendorong agar cepat pengerjaannya bukan malah 'mahapaki' dan menganggap pemerintah hanya melakukan pencitraan. (ISP)