Memindahkan Gunung Uang

Setiap hari tongkang-tongkang batubara berangkat meninggalkan puluhan pelabuhan yang terdapat di 2 kabupaten di Kalsel ; Tanah Bumbu dan Kotabaru (dulunya bersatu sebelum 2003). Tongkang-tongkang tersebut mengangkut batubara dengan muatan antara 3 ribu MT hingga 8 ribu MT, dibawa ke beberapa pelabuhan di pulau jawa, bahkan ke mancanegara.

Penambangan batubara di beberapa wilayah kabupaten di Kalsel mengalami booming menjelang tahun 2000. Ratusan pengusaha baik lokal maupun luar daerah berdatangan mengadu untung mengeruk isi perut bumi Kalsel, propinsi paling kecil di pulau Kalimantan.

Mula-mula mereka melakukan penambangan secara ilegal yang dulu dikenal dengan istilah PETI (Penambangan Tanpa Ijin). Aktivitas penambangan ilegal tersebut bisa berlangsung dengan adanya permainan oleh para oknum instansi terkait, Dinas Pertambangan, Dinas Kehutanan dan pihak Kepolisian.

Banyak diantara para ilegal miner itu yang menjadi OKB (Orang Kaya Baru), yang kini ada yang masih bertahan dan terus maju pesat usahanya, namun tak sedikit yang sudah gulung tikar.

Sebelumnya para pengusaha kecil lokal hanya bisa jadi penonton dan menyaksikan lalu lalangnya mobil pengangkut batubara milik perusahaan besar pemegang PKP2B (Perjanjian Kontrak Pengusahaan Batu Bara) seperti PT. Arutmin Indonesia dan PT. Adaro Envirocoal. Namun dengan adanya wewenang Kepala Daerah yang dapat mengeluarkan ijin Kuasa Pertambangan (KP, kini namanya Ijin Usaha Pertambangan), terbitlah ratusan perijinan yang membolehkan banyak perusahaan dapat melakukan penambangan batubara.

Dampak dari banyaknya aktivitas perusahaan pertambangan adalah, tersedianya lapangan kerja, banyaknya pendatang dari luar daerah, serta meningkatnya kehidupan masyarakat secara ekonomi, namun juga kerusakan alam yang hebat.

Jika melihat kepada mereka yang kondisi ekonominya berubah membaik pasca adanya aktivitas penambangan batubara, tentu orang mengira itu berlaku bagi semua lapisan masyarakat. Tapi nyatanya sangat banyak masyarakat yang sama sekali tak tahu menahu dan tak terlibat ikut dalam kegiatan penambangan. Bahkan mereka itu justru ikut merasakan akibat buruk dengan adanya aktivitas penambangan.

Kiranya hanya segelintir masyarakat daerah yang betul-betul ikut merasakan keuntungan dari adanya aktivitas penambangan ; para karyawan/pekerja tambang, maupun para pemilik lahan yang tanahnya terkena lokasi KP. Berpindahnya isi perut bumi berupa gunungan batubara yang dikirim yang menjadikan tumpukan uang, tidak mencerminkan kemakmuran masyarakat daerah. Yang justru menikmati keuntungan adalah mereka yang memiliki modal, ikut terlibat di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas penambangan. Malahan para pemilik modal itu lebih banyak yang datang dari luar daerah, bila boleh disebut, mereka kebanyakan dari Jakarta dan kota-kota besar di pulau Jawa.

Gunung uang itu bukan ditumpuk di daerah, tapi di pulau Jawa terutama di Jakarta. Meski pengusaha lokal, setelah mereka berhasil, mereka lebih suka membelanjakan uangnya di luar daerah ; membangun rumah maupun membeli apartemen di beberapa kota besar di pulau Jawa. Wajah bumi Kalsel kini banyak dipenuhi oleh kawah-kawah tergenang air bekas galian tambang yang ditinggalkan begitu saja tanpa reklamasi. Operasi penertiban tambang sering dilakukan oleh instansi dan lembaga terkait, namun sesudahnya kembali lagi seperti semula. Penertiban tampaknya hanya bersifat sporadis dan formalitas, yang mana dengan dalih demi perut orang banyak, akan dibiarkan sambil pura-pura merem.

Jika menyaksikan banyaknya kawah-kawah bekas galian tambang yang menganga lebar dan dengan kedalaman puluhan meter, saya seringkali suka berpikir, bagaimana seandainya semua itu dapat dipindahkan ke halaman kantor Departemen ESDM, ke Manggala Wana Bhakti, atau ke Mabes Polri, supaya mereka tak lagi susah menggali tanah untuk bikin kolam. (Spicesland, February 10th, 2011)