Pilkada Mesti Menjadikan Pemilihnya Cerdas, Tolak Money Politic

Miris dan perihatin.

Itulah perasaan dan sikap saya mendengar cerita seorang kerabat terkait beberapa hal seputar rencana Pilkada tahun 2020 nanti di daerah kami.

Cerita mulai dari adanya sosok yang mendaftar sebagai Bakal Calon Bupati ke partai politik yang tak melampirkan salinan atau copy ijazah pendidikan hingga adanya pengusaha yang berkeinginan mempertahankan petahana agar tetap terpilih.

Tak melampirkan salinan ijazah sebagai syarat diantaranya untuk Bakal Calon Kepala Daerah; sangat aneh dan tak bisa diterima secara logis karena ini syarat mutlak yang diperlukan, kalau tidak maka tak perlu memuat klausul pendidikan di aturan Pilkada. Dan membuat tak habis pikir kok ada ada saja partai politik yang mau melayani pendaftar model begitu; tak melampirkan salinan ijazah pendidikannya, seolah menganggap pendidikan seseorang tidaklah menjadi penting.

"Kita ingin yang ada saja (petahana maksudnya) karena dia sangat membantu perusahaan dan usaha kita selama ini."

Ungkapan di atas jelas-jelas berkonotasi pada kepentingan bernuansa kapitalis yang tak pro rakyat, karena menganggap rakyat tak lagi penting terkecuali menuruti keinginan pengusaha yang bisa menggelontorkan duit untuk membeli hak pilih agar memenangkan calon tertentu di Pilkada.

Nah, kalau sudah begini maka rakyat (warga) mestilah bersikap dan bertindak cerdas sebelum memilih, harus segera mengambil keputusan untuk tak memilih petahanan yang ada kaitannya dengan para kapitalis, yang jelas mementingkan kemajuan usahanya yang nantinya bermuara bisa mengganggu kepentingan orang banyak. 

Pilkada di tahun 2020 nanti mestilah menjadi tonggak dan sejarah baru bagi warganya untuk mulai bertindak cerdas dan perleawanan terhadap praktik politik uang (money politic) sebelum kembali menyesal karena berbagai SDA dicaplok oleh para kapitalis melalui kaki tangannya yang memenangkan Pilkada. (ISP)