Ada Oknum Polisi di Balik Pertambangan Batu Bara Ilegal

Saya selalu katakan kepada teman-teman; mereka yang bilang tak ada aktivitas penambangan batubara ilegal di wilayah ini adalah Pembohong Besar.

Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, terutama di 2 wilayah kabupaten; Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru, dikepung oleh lokasi pertambangan batubara. Jutaan metrik ton per tahun batubara yang keluar dari perut bumi ke 3 kabupaten tersebut, belum lagi di beberapa kabupaten lainnya yang juga terdapat lokasi pertambangan seperti di wilayah Kabupaten Tanjung dan Balangan dimana terdapat lokasi tambang milik PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara) PT. Adaro Envirocoal.

Aktivitas pertambangan batubara di wilayah Kalsel sangat mudah dijumpai, karena terdapat diantaranya yang berlokasi hanya beberapa meter dari tepi jalan umum propinsi. Dan kegiatan pertambangan tersebut terdapat diantaranya yang berada di sekitar permukiman warga; diantara rumah-rumah penduduk. Dan tak sedikit pula diantara kegiatan pertambangan itu yang tak memiliki perijinan alias ilegal.

Masih eksisnya kegiatan pertambangan secara ilegal tersebut tak mustahil memang dipelihara oleh para oknum terkait untuk mengisi kocek mereka. Instansi terkait selalu berdalih tak ada kegiatan pertambangan ilegal. Kalaupun ada yang mau sedikit terbuka mengatakan mereka kesulitan menemukan bukti. Mengapa mesti mencari bukti yang sudah jelas-helas di depan mata. Bahkan tak jarang pengangkutan hasil pertambangan batubara ilegal tersebut justru melintasi jalan umum propinsi, lewat di depan kantor polisi. Dalih mereka pula, tak mengetahui truk-truk batubara itu melintas di depan kantor mereka.

Ada oknum kepolisian berada dibalik aktivitas pertambangan ilegal ? Boleh jadi. Karena tak sedikit dari para pelaku pertambangan itu yang berani bicara kalau mereka bisa berkerja karena memiliki backing di belakang mereka; AKBP anu, Kombes itu, bahkan Jenderal Polisi ini tanpa menyebut nama-nama pejabat penegakan hukum itu.

Kalau diamati secara seksama perihal keterlibatan para oknum kepolisian dalam aktivitas pertambangan ilegal, tampaknya memang ada. Keterlibatan oknum penegak hukum itu mulai dari berpangkat Bintara hingga ke atasnya. Tak bisa dibayangkan dan dihitung dengan kalkulator jika banyak oknum kepolisian yang hanya berpangkat Bintara dan Perwira namun dapat membangun rumah besar dan memiliki mobil yang berharga ratusan juta rupiah.
Isu banyak oknum kepolisian yang ikut berkerja sebagai penambang batubara, bukan lagi rahasia di Kalsel terutama di ke 3 wilayah kabupaten yang saya sebutkan itu.
Kalaupun terdapat mereka yang tak ikut melakukan aktivitas pertambangan, namun berkerja pada usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas pertambangan; misalnya menjadi penyuplai BBM bagi para penambang.

Sebetulnya menjadi penyuplai BBM kepada para penambang bukanlah usaha yang salah. Tapi akan menjadi salah dan salah besar jika BBM yang diperdagangkan dibeli di sejumlah SPBU dengan harga subsidi untuk rakyat, lalu dikumpulkan menjadi jumlah besar, lalu dijual ke para penambang dengan harga industri. Banyak juga oknum kepolisian yang menjadi pelaku usaha seperti ini. Menurut sejumlah warga yang menjadi sesama penyuplai BBM, bahkan oknum-oknum kepolisian lah yang menjadi semacam pengatur di SPBU agar mereka bisa mendapatkan BBM dalam jumlah besar.

Beberapa kenalan saya yang menjadi polisi tak urung sering menjadi buah bibir orang banyak. Seorang polisi berpangkat Brigadir (sama dengan Sersan Kepala di TNI), dapat membangun dan memiliki beberapa rumah yang cukup besar dan mewah, ditambah memiliki beberapa mobil, bahkan salah satu merk mobilnya adalah Jeep Rubicorn yang berharga ratusan juta rupiah.
Ada pula kenalan saya polisi lainnya berpangkat Aiptu (sama dengan Pembantu Letnan Satu di TNI), ia ini ikut melakukan aktivitas penambangan batubara. Hasil dari usahanya, ia mampu membangun beberapa rumah pula, memiliki beberapa mobil tergolong mewah untuk masing-masing anggota keluarganya. Ia sendiri mengendarai mobil Toyota Fortuner yang menurut sepengetahuan saya harganya lebih dari 400 juta rupiah.

Kenalan saya lainnya, masih polisi, berpangkat Bintara Tinggi. Ia tak ikut melakukan aktivitas pertambangan batubara. Ia menjadi penyuplai BBM ke para penambang melalui badan usaha miliknya. Adapun BBM yang ia suplai sebagian besar dibeli dari pengumpul dari SPBU, ada pula yang ia beli dari kapal-kapal tarik, lalu kemudian dioplos dengan BBM yang ia beli dari Depot Pertamina. Soal hasil usahanya, sama dengan rekan-rekannya yang lain; hidup dari gaji polisi ditambah dengan hasil usaha, maka kehidupannya cukup makmur bila tak ingin disebut kaya.