BBM Bersubsidi; Jauh Panggang Dari Api

Dalam beberapa hari terakhir 2 kota utama di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel, yakni Simpang Empat dan Batulicin, mengalami kelangkaan BBM jenis Premium atau Bensin.

Antrian panjang kendaraan bermotor di SPBU yang berbahan bakar Bensin, menjadi pemandangan tambahan. Biasanya yang selalu antri panjang adalah kendaraan bermotor berbahan bakar Solar.
Jika membeli Bensin bersubsidi di SPBU dapat harga Rp 4.500 per liter, maka di kios-kios eceran yang semula memasang harga Rp 6.000 per liter, kini naik menjadi seharga Rp 7.000 per liter, itu pun belum tentu ada barangnya.

Usut punya usut, ternyata penyebab kelangkaan Bensin itu adalah dikuranginya kuota suplai ke SPBU hingga 50 persen sejak awal Pebruari lalu. Oleh Depo Pertamina Kotabaru, masing-masing SPBU dapat pengurangan kuota suplai Bensin hingga 10 mobil tangki berkapasitas 10.000 liter per bulan, yang artinya dalam sebulan sebuah SPBU mengalami pengurangan sebanyak 100.000 liter atau 100 kiloliter alias 100 ton.

Pihak Depo Pertamina Kotabaru ketika ditanya terkait pengurangan kuota suplai itu, malahan melemparkannya ke pihak Pertamina Balikpapan.
Pemkab setempat pun mengadakan Rapat Koordinasi dengan beberapa instansi terkait menyangkut masalah kelangkaan Bensin tersebut.

Sebetulnya jika dicermati secara detil, berapapun kuota suplai BBM bersubsidi dalam berbagai jenis ke wilayah Tanah Bumbu, akan selalu habis dan kurang.
Permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait dan berwenang adalah; maraknya setiap hari pembelian BBM bersubsidi berbagai jenis dalam jumlah banyak untuk diperdagangkan kembali, terutama jenis Solar yang diperjual belikan dari harga bersubsidi ke harga industri. Para pembelinya tak lain dan tak bukan adalah para pengusaha pelaku penambangan batubara yang jumlahnya mencapai ratusan. Dan celakanya lagi, dari sekian banyak penambang itu merupakan para penambang tanpa ijin alias penambang liar.

Istilah untuk para pembeli BBM dalam jumlah banyak itu adalah “pelangsir”, yang jumlah mereka ini tak main-main; ratusan orang di seluruh wilayah Tanah Bumbu. Pokoknya dimana terdapat SPBU, disitulah para pelangsir ada, bertumbuh dan bertambah.

Pekerjaan sebagai pelangsir ini sangat menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Membeli Solar bersubsidi di SPBU seharga Rp 4.700 per liter (Rp 200 untuk operator pompa isi), kemudian dijual kembali hingga harga Rp 7.000 per liter. Dalam seharinya tiap pelangsir tersebut paling tidak dapat membeli 100 liter Solar. Bagi yang memiliki kedekatan dengan pihak pengelola SPBU ataupun petugas Kepolisian yang bertugas di SPBU, bisa dapat jatah lebih hingga 300 liter sampai 500 liter. Silakan dihitung keuntungan yang mereka peroleh per hari.

Kegiatan pelangsir BBM tersebut tampaknya sudah terorganisir dengan baik oleh beberapa pihak yang terkait langsung dengan penyaluran dan pendistribusian BBM di SPBU. Dan kegiatan itu sudah berlangsung sejak lama sekali, sejak kegiatan pertambangan batubara mulai eksis di wilayah Tanah Bumbu di penghujung tahun 1990.

Meski pihak Kepolisian setempat menempatkan petugasnya di SPBU yang dimaksudkan untuk menghapus dan menghilangkan para pelangsir. Kenyataannya yang terjadi adalah, bukan menghapus dan menghilangkan para pelangsir, tapi menertibkan dan mengatur pembagian jatah ke masing-masing pelangsir.
Pihak Pemkab setempat pun juga membentuk Satgas Penertiban Distribusi BBM, sama, juga tak bekerja seperti yang diharapkan.

Keberadaan para pelangsir tersebut sangat problematis; mereka berdalih berusaha untuk kebutuhan perut, tapi nyatanya banyak diantara mereka yang justru menjadi kaya dan makmur dari pekerjaan tersebut.
Pihak pemilik dan pengelola SPBU pun dihinggapi dilematis; di satu sisi mereka jelas berharap stok BBM cepat habis terjual, di sisi lain dianggap bekerjasama dengan para pelangsir, dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.

Kalaupun terdapat diantara pengelola SPBU yang berani melarang para pelangsir untuk beroperasi di SPBU-nya, mendapat ancaman dan intimidasi.
Pihak Pertamina yang dipastikan mengetahui kegiatan para pelangsir yang mencuri subsidi BBM setiap hari itu, lalu mengurangi kuota suplai, akibatnya disalahkan oleh banyak pihak.

Inilah konsekuensi dari kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM yang sepintas tampak membantu rakyat, namun pada praktiknya justru disalah gunakan oleh berbagai pihak.
Rakyat akan teriak manakala harga BBM dinaikkan, padahal di banyak daerah di Indonesia ini, tak sedikit rakyat yang justru sama sekali tak menikmati BBM bersubsidi karena bertempat tinggal jauh dari SPBU, sehingga membelinya di kios-kios eceran yang harganya jauh lebih mahal daripada harga patokan di SPBU.