Berharap Hibah, Program Polri Tak Ada Anggaran

Memalukan !
Itulah yang ada dalam benak saya ketika mendengar keterangan Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Taufik Ansorie, SH, MM kepada sejumlah wartawan usai melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor Polsek Kusan Hilir di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel, pada Kamis (10/1/13).

Pembangunan kantor Polsek Kusan Hilir di Pagatan Tanah Bumbu, berikut rumah dinas dan mushala, kesemuanya dilakukan oleh seorang pengusaha minyak bernama Sayyed Jafar Al Iderus dengan sistem hibah.

Disamping itu kunjungan kerja Kapolda Kalsel tersebut terkait adanya program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban (Bhabinkamtibmas); semacam program Babinsa yang dilakukan oleh TNI, dimana nantinya pihak Polri akan menempatkan 1 anggotanya secara tetap di tiap desa untuk melayani masyarakat. Untuk keperluan itu telah dibangun sebanyak 144 rumah kantor guna ditempati oleh anggota Bhabinkamtibmas. Masih tersisa 28 rumah kantor yang belum dibangun, dan akan diteruskan secara bertahap, tentunya menunggu hibah dari masyarakat terutama pengusaha.

Diketahui selain pengusaha Sayyed Jafar Al Iderus yang membantu program Polri di Tanah Bumbu, juga pengusaha bernama H. Tajerian Noor dan H. Syamsuddin atau H. Isam.

“Ini program Polri untuk lebih mendekatkan antara masyarakat dengan kepolisian, serta untuk memudahkan pelayanan, sehingga tidal mesti harus ke kantor Polsek untuk mendapatkan pelayanan polisi,” ungkap Kapolda Kalsel.

Lucunya meski Kapolda menyebut penempatan Bhabinkamtibmas di tiap desa itu merupakan program Polri, tapi program yang banyak menyerap dana ini justru tak ada anggarannya. “Meski berbentuk bantuan hibah, namun tetap akan dipertanggung jawabkan,” ujar Kapolda pula.

Saya pikir kok bisa-bisanya ada program untuk kepentingan umum yang dibuat oleh institusi negara semacam Polri, tapi tak ada anggarannya, padahal Polri juga memperoleh anggaran APBN untuk tiap operasionalnya.
Kalau cara-cara seperti Polri ini diikuti oleh seluruh institusi negara lainnya, saya kira republik ini tak perlu lagi menyusun APBN dan APBD, tiap warga negara urunan saja untuk menggerakkan roda pemerintahan.