Daerah Kami Cuma Dijadikan ATM

-Wartawan : “berapa alat berat yang diamankan oleh pihak Polres, pak ?”

-Kapolres : “kami mengamankan 6 alat berat.”

-Wartawan : “para pelaku dugaan penambangan ilegal itu siapa saja, pak ?”

-Kapolres : “untuk sementara para pelakunya masih kami lidik. Kami hanya mengamankan 6 operator alat berat untuk dimintai keterangan sebagai saksi.”

-Wartawan : “apakah ada kemungkinan para operator alat berat itu ditingkatkan menjadi tersangka, pak ?”

-Kapolres : “mereka tetap sebagai saksi, karena mereka hanya bekerjja atas perintah orang lain yang dalam hal ini bos mereka.”

Dialog diatas adalah ilustrasi wawancara antara wartawan dengan seorang Kapolres terkait diamankannya beberapa alat berat jenis excavator yang diduga digunakan melakukan aktivitas penambangan secara ilegal.

Dialog seperti diatas selalu diulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir. Dan nyaris pada setiap kali diamankannya alat berat terkait dugaan praktik penambangan ilegal, tak turut diamankan pelakunya. Alasan pihak Polres, para pelakunya selalu dalam lidik, atau alat berat yang diamankan itu dianggap barang bukti temuan karena para pelakunya melarikan diri saat polisi melakukan penertiban.

Namun yang sangat mengherankan adalah, alat-alat berat yang sudah diamankan oleh pihak Polres itu, yang bila dikumpulkan pasti jumlahnya puluhan unit, satu demi satu tak lagi berada di tempatnya diamankan. Dan akhirnya semua alat berat itu hilang dari tempatnya.

Usut punya usut, alat-alat berat itu keluar karena ada yang menebusnya. Menurut para penambang yang pernah mengalami alat beratnya diamankan, 1 unit alat berat itu ditebus senilai puluhan juta rupiah.

Tentu saja dengan hilangnya alat-alat berat yang diamankan itu tampak aneh. Keterangan pihak kepolisian, pelakunya sedang lidik, namun sekian lama tak juga ditemukan para pelakunya. Lalu siapa yang menebus alat-alat berat itu hingga bisa keluar kalau bukan para pelaku penambangan ilegal yang semestinya ditangkap dan diamankan ?

Inilah yang beberapa waktu lalu kemungkinan salah satu yang disinyalir oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin Tanah Bumbu, Sudirman Syarif, SH yang mengatakan telah terjadi pembiaran pelanggaran hukum di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Pelanggaran hukum terkait praktik penambangan batubara di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, bukan lagi menjadi rahasia. Masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan aktivitas pertambangan pasti sudah mengetahuinya.

Aktivitas penambangan batubara di wilayah itu boleh dikatakan kebanyakan ilegal. Para penambang kebanyakan melakukan aktivitasnya bukan pada titik koordinat yang sudah ditentukan sesuai perijinan. Mereka justru menambang diluar titik koordinat, mencuri di lokasi konsesi PKP2B milik PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin.

Kenapa mereka dapat dengan leluasa mencuri ? Ini disebabkan banyaknya oknum kepolisian yang terlibat didalamnya, serta adanya oknum dari PT. Arutmin Indonesia yang memungut semacam fee terhadap para penambang itu.

Kegiatan penambangan secara ilegal di wilayah Tanah Bumbu dapat eksis sekian lama dikarenakan banyak oknum aparat yang terlibat, tak hanya dari kepolisian tapi juga oknum tentara. Mereka ini bahkan tak sedikit yang ikut melakukan praktik penambangan ilegal melalui orang lain.

Sejauh ini tampaknya pihak PT. Arutmin Indonesia bersikap tak serius mengamankan wilayah konsesinya yang dicuri oleh para penambang ilegal tersebut. Beberapa kali penertiban oleh pihak PT. Arutmin Indonesia beserta aparat terkait terkesan cuma gertak sambal, seolah-olah pihak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Grup Bakrie melalui Bumi Resources itu bertindak tegas. Padahal kenyataannya para oknum perusahaan bermain dibalik layar, fee tetap terus mengalir ke kocek pribadi oknum.

Saya berkeyakinan pihak PT. Arutmin Indonesia yang berkantor di Mid Plaza 2 Jakarta itu tidak tahu bila bawahannya di daerah sudah bermain untuk memperkaya diri dengan merugikan perusahaan. Laporan dari anak cabangnya di daerah selalu yang bagus-bagus alias ABS (Asal Bapak Senang).

Dan saya berharap tulisan saya ini dapat terbaca oleh Aburizal Bakrie, sehingga ia tahu apa yang sedang terjadi dengan salah satu perusahaannya di daerah.

Ironis memang yang sedang menimpa daerah kami. Hanya dijadikan lahan untuk mengeruk kekayaan, dan dijadikan semacam ATM oleh para Pejabat yang doyan upeti, setoran dari bawahan.