Buruh DKI Tuntut UMP 3 Juta, Wow!

Mendengar dan menyimak berita mass media terkait tuntutan para buruh di DKI Jakarta, minta UMP sebesar Rp 3 juta, rasanya kurang logis.

Kenapa saya berpendapat kurang logis ? Jika dibandingkan dengan UMP di daerah saya di Propinsi Kalimantan Selatan, jelas tuntutan buruh di DKI itu kurang logis, dan mengundang iri para buruh di daerah lainnya.

UMP Kalsel tahun 2012 sesuai Keputusan Gubernur Kalsel, adalah sebesar Rp 1.225.000,- atau naik sebesar 8,97 persen dari tahun sebelumnya. Padahal berbagai barang kebutuhan pokok antara Kalsel dengan DKI, jauh lebih mahal di Kalsel, hampir 2 kali lipat dari harga di DKI.

Dengan hanya bergaji Rp 1.225.000 per bulan, seorang buruh di Kalsel jelas tidak akan cukup jika semua biaya hidup harus dibeli dan dibayar. Saya kira kondisi daerah lain diluar pulau Jawa tak jauh berbeda dengan Kalsel, daerah dimana saya bertempat tinggal.

Sebagai contoh kecil saja, uang pecahan receh Rp 500, di Kalsel hanya cukup untuk membeli 3 butir kembang gula sebesar kelingking. Uang senilai Rp 1.000 tak akan cukup untuk belanja anak SD kelas I, dan uang senilai Rp 50 ribu pun tak akan cukup untuk membiayai makan satu keluarga dalam sehari.

Jika tuntutan para buruh di DKI terhadap kenaikan UMP menjadi sebesar Rp 3 juta, jika dikabulkan oleh Pemda disana, saya khawatir akan memicu tuntutan yang sama oleh para buruh di daerah lainnya di seluruh Indonesia, bahkan tak menutup kemungkinan tuntutan UMP mereka justru lebih besar daripada tuntutan para buruh di DKI.

Saya membandingkan antara UMP DKI dengan Kalsel, belum misalnya dibandingkan dengan daerah wilayah di bagian Timur Indonesia, misalnya Papua, tentu tuntutan UMP-nya jauh lebih besar lagi. Karena harga berbagai kebutuhan di Papua pasti lebih mahal lagi daripada di daerah saya. Mahalnya harga kebutuhan hidup itu disebabkan biaya angkut barang yang juga mahal.

Saya bukan tidak setuju terhadap tuntutan UMP para buruh di DKI, tapi tuntutan yang logis, yang tidak berdampak yang sama terhadap para buruh di daerah lainnya. Tampaknya pemerintah perlu kembali menetapkan Upah Minimum secara nasional dengan menyesuaikannya terhadap berbagai barang kebutuhan dan biaya hidup dari daerah yang paling rendah dengan yang paling tinggi.

Untuk para buruh semua, terutama di DKI, selamat berjuang, semoga perhitungan Jokowi tak jauh dari keinginan anda. Dan kepada para pengusaha atau industriawan di seluruh Indonesia, bersiaplah untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jika Pemda di seluruh Indonesia berpihak kepada para buruh.