High Cost Demo(c)razy, Demokrasi Matre

foto : antara

Ini cerita dari kampung saya nun jauh berada di tepi pantai di bagian tenggara pulau kalimantan, pulau ke-3 terbesar di dunia.

Cerita seputar demokrasi (demos, kratos) ketika Pemilu dan Pilpres lalu.

Di kampung saya, pada Pemilu lalu seorang Caleg ada yang menghabiskan biaya mencapai milyaran rupiah hanya untuk meraih kursi di tingkat DPRD, masya Allah.
Untunglah yang sudah menghabiskan banyak isi kocek itu akhirnya dapat duduk sebagai “Wakil Rakyat.”

Ada pula yang nekat meminjam uang kepada rentenir untuk modal agar bisa terpilih di DPRD. Akhirnya juga dapat duduk, namun mesti pusing membayar cicilan dan bunga pinjaman kepada rentenir. Alhasil tiap akhir bulan si Wakil Rakyat cuma dapat sisa gaji yang kurang dari Rp. 100 ribu, inna lillah wa inna ilaihi raji’un.

Apa yang kau cari dengan kenekatan mengambil risiko untuk duduk di DPRD ? Bukankah dengan gaji yang telah ditentukan tidak dapat menutupi biaya berdemokrasi, meski telah diakumulasikan selama 5 tahun, atau 60 bulan ?
Bukan itu yang mereka cari tampaknya. Mereka butuh prestise bukan prestasi. Mereka butuh “security” terhadap perbuatan mereka di masa lalu, atau untuk mengamankan berbagai kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Rakyat merasa tertipu ? Ah, tidak juga. Rakyat memang senang ditipu secara sadar. Rakyat sudah menukar hak aspirasi politiknya dengan sejumlah imbalan yang diberikan oleh tim sukses yang nota bene adalah bagian dari mereka, rakyat juga.
Salahnya, kenapa mau mengambil pemberian yang dapat habis sesaat dengan mengorbankan kesempatan panjang selama 5 tahun (?)
Apakah rakyat sudah mata duitan ? Kondisi sosial ekonomi lah yang patut dijadikan kambing hitam maupun kambing guling. Rakyat dengan naluri kebutuhannya saat itu akan dengan mudah saja menerima setiap pemberian dari siapa saja yang memberi.

Demokrasi di negeri ini, di kampung saya juga, tidak akan pernah berubah bila rakyat takut dan tidak berani berkorban untuk menolak pemberian yang berlatar politik.
Pemerintahan sekarang yang dilegitimasi secara de jure, pun merupakan hasil dari menipu hak politik rakyat. Bagaimana sebuah pemerintahan yang telah dibangun dengan cara-cara tidak fair seperti itu dapat mencerahkan dan mendidik politik rakyat ? Bahkan terkesan akan terus menumbuh suburkan praktik kotor itu, bahkan selalu berinovasi supaya tampak “halus” dan smooth.

Akhirnya semua kembali kepada pribadi masing-masing, pilih puasa beberapa hari, atau kelaparan bertahun-tahun.
Diri kita, masyarakat di kampung saya terus akan diuji oleh Pemilihan Kades, Bupati dan Gubernur, dan banyak ajang pemilihan lainnya. Bila masih punya nurani, maka jangan ada lagi istilah “ambil uangnya, tolak orangnya”, tapi “tolak uang dan orangnya, tentukan pilihan yang benar.”

Catatan ini sekedar untuk mengingatkan, bukan bermaksud menggurui, karena saya pasti bukan seorang Guru Politik yang baik buat anda semua.